Dilema Mudik Saat Pandemi

DI tengah situasi menyebarnya virus Covid-19, muncul berbagai pembatasan-pembatasan agar virus Covid-19 tidak menyebar pada wilayah-wilayah yang dianggap awalnya tidak ada penyebaran virus.

Kondisi inilah yang membuat pemerintah perlu turun tangan untuk mengantisipasi situasi tersebut. Seruan dan ajakan sudah dilakukan baik melalui secara langsung dan maupun melalui siaran di media televisi dan media elektronik. Informasi juga dilakukan melalui media cetak dan berbagai spanduk dan baliho terpampang di beberapa wilayah di Indonesia.

Melalui ajakan itulah, sebenarnya bagian bentuk penyadaran dari pemerintah agar kita semua menjadi masyarakat yang tertib dan tidak mudah menyerah dalam melawan virus Covid-19.

mbauan untuk tidak bersentuhan langsung dengan sesama masyarakat memang berat dilakukan bagi warga masyarakat Indonesia yang terbiasa saling menyapa dengan melalui pendekatan bertemu langsung dan melakukan kontak badaniah secara langsung

Bertemu langsung merupakan budaya masyarakat Indonesia. Apabila tidak dilakukan secara kontak langsung atau secara badaniah, seolah-olah kita tidak saling menyapa dan bahkan merasa saling bermusuhan dan pada akhirnya juga muncul saling curiga di antara sesama warga masyarakat. Kondisi keterbatasan kontak secara badaniah itu yang menjadi menjadi persoalan dalam berinteraksi dan membangun komunikasi sesama kawan, teman dan kerabat.

Mudik merupakan tradisi yang dilakukan turun-temurun, karena dianggap merupakan salah satu sarana untuk bertemu secara langsung dengan keluarga, warga setempat, karib, dan mungkin sanak keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Namun, melalui mudik, kita dapat bertemu secara langsung. Tradisi inilah sebenarnya yang sangat dirindukan semua warga masyarakat Indonesia yang merayakan momentum mudik di Hari Raya Idulfitri.

Mobilitas penduduk pada situasi mudik Idulfitri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Contohnya saja pelebaran jalan sering dilakukan pemerintah agar perjalanan mudik dapat tertampung dengan baik dan lancar. Dalam mendukung mudik pun juga pembangunan sarana jalan tol semakin tahun di tambah dan diperpanjang jalurnya. Artinya, secara perpindahan penduduk musiman itu sangat tinggi dan tentunya juga memiliki dampak dalam perputaran uang hingga pelosok-pelosok desa.

Pelarangan Harus Tegas

Mudik sebagai budaya bukan berarti bahwa tidak dapat diatur oleh pemerintah. Sebagai warga masyarakat yang mau tertib dan ingin selalu nyaman, perlu dilakukan pembatasan-pembatasan. Pemerintah, dalam hal ini presiden sudah memberikan penegasan pada tingkat kementerian agar segera menertibkan dan mengamankan pembatasan mudik. Melalui komitmen pembatasan itu, pemerintah memberikan penegasan bahwa yang melanggar itu tetap memperoleh sanksi dan ganjaran yang tegas.

Kementerian perhubungan sebagai kementerian yang menangani transportasi perpindahan penduduk sudah menegaskan sanksi yang akan diterapkan mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik. Artinya, kalau mengacu pada peraturan tersebut, sudah jelas mudik itu dilakukan bukan hanya pembatasan namun sudah sampai pada level pelarangan.

Mencegah atau melarang mudik memang bisa dianggap pembatasan ruang gerak warga masyarakat. Kehadiran pemerintah untuk turun tangan pada situasi saat ini bukan karena pelarangan mudiknya, namun lebih pada kondisi penyebaran virus Covid-19 diantisipasi terjadi penyebaran pada wilayah yang bukan terdampak sebagai wilayah pandemi. Bukankah warga masyarakat yang akan mudik populasinya sebagian besar dari wilayah-wilayah perkotaan yang dianggap berada pada zona merah pandemi Covid-19.

Secara sosiologis, pelarangan mudik kali ini bukan berarti bahwa memutus mata rantai hubungan sosial, persaudaraan, persahabatan, bahkan kekerabatan. Mungkin lebih baik kalau kita sama-sama memberikan penyadaran pada semua warga masyarakat di kampung halaman, bahwa mudik Idulfitri ditunda sementara dan mungkin bisa dilakukan agenda pulang kampung pada situasi masa virus Covid-19 berakhir.

Bukankah pemerintah juga sudah memberikan angin segar bahwa akan memberikan libur panjang dan atau cuti tambahan ketika situasi ini berakhir. Untuk itulah warga masyarakat juga tentunya diminta untuk segera menguatkan solidaritas untuk tidak mudik terlebih dahulu sebelum masa virus Covid-19 berakhir.

Suwaib Amiruddin

Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Sumber : telah diterbitkan di https://epaper.lampungpost.id/