Menjadi Kepala Desa, harus bijak dan akomodatif

Tulisan ini merupakan catatan pengamatan dan bahkan dialami langsung oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaiakan studi Magister Administrasi publik dengan mengambil kajian tugas akhirnya di desa dan saat ini merupakan akademisi yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan desa. Dedikasinya sebagai penggerak masyarakat desa. Saat ini beliau banyak mengamati proses kepemimpinan kepala desa.

Suatu ketika beliau berdiskusi secara serius di ruang kerja saya di Vila Tene dan juga di Rumah Buku Suwaib Amiruddin Foundation (SAF). Beliau memposisikan saya sebagai gurunya dan beliau sebagai murid, namun dalam proses berdiskusi seolah-olah tidak ada jarak dalam menyampaikan gagasan.  Dan saya pun sangat mengapresiasi atas  gambaran yang disampaikan terkait persoalan yang sangat mendasar tentang proses kepemimpinan di desa. Sebagai akademisi kebijakan publik bukan hanya sekedar menyampaikan secara lisan, namun beliau mampu menyampaikan dalam bentuk tulisan.

Selamat membaca tulisan saudara Tardi Setiabudi  “Menjadi seorang Kepala Desa harus mempunyai dedikasi yang tinggi, baik kepada masyarakat desa dan juga kepada Pemerintahnnya. Tujuannya adalah untuk memajukan desanya menjadi lebih baik serta mensejahterakan masyarakatnya dengan melakukan berbagai langkah dan inovasi. Seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, sosial budaya dan sebagainya.

Pada masa pencalonan pastinya kita sering mendengar kata-kata yang tidak asing kedengaran ditelinga dari seorang calon Kepala Desa seperti,“Kalau saya terpilih menjadi seorang Kepala Desa, saya akan menciptakan Usaha Kreatif Desa melalui Program Pemberdayaan Masayarakat Desa, agar masyarakat desa tidak urbanisasi ke kota ”. Dari kata-kata itu mempunyai makna dan tujuan untuk menarik perhatian masa, supaya masyarakat desa memilihnya menjadi seorang Kepala Desa. Tetapi terkadang ucapan janji tidak seimbang setelah menjadi seorang Kepala Desa. Karena pada saat masih calon Kepala Desa menganggap mudah untuk menjalankan program-program yang direncanakannya setelah menjadi Kepala Desa. Namun perlu disadari juga,  sebuah kewajaran jika janji itu tidak bisa semua terwujud. Kenapa? wajar namanya juga rencana program, tidak akan semua terwujud sesuai harapan dan janji sewaktu masih jadi calon Kepala Desa.

Perjalanan pemerintahan dan janji-janji program yang telah direncanakan tidak selamanya dapat terwujud, misalnya janji akan membangun sebuah pengarian skunder untuk memenuhi air di pesawahan bagi para petani masyarakat di desa, karena sering kekeringan pada saat musim kemarau. Kebutuhan mendesak lainnya adalah infrastruktur jalan untuk mendukung transportasi. Janji Program tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi, namun pertanyaan mendasar yang manakah harus didahulukan?. Pengamatan saya Kepala desa lebih mendahulukan infrastruktur jalan dan bahkan menjadi skala prioritas dalam anggaran desa.

Dua program janji calon kepala desa tersebut, tentu tyidak dapat berjalan beriringan karena anggaran desa terbatas. Sebagai warga desa sudah menilai bahwa kepoala desa sudah tidak tepat janji. Penilaian masyarakat di desa seperti itu, sudah menandakan ada rasa kecewa kepada seorang Kepala Desa. Suatu kewajaran kalau masyarakat memberikan stigma dan mungkin penilaian sementara bahwa  kepala desa gagal dalam mengawal kebutuhan masyarakat desa. untuk mengantisipasi stigma masyarakat itu, maka dibutuhkan transparasi progran dan bahakan perlu dilakukan pelibatan masyarakat secara kolektif dalam pembahasan anggaran di desa. Situasi yang paling memungkinkan agar Kepala Desa bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat di desa, agar tidak terjadi salah paham, namun tetap selalu terjaga kepercayaannya kepada Kepala Desa.

Seorang Kepala Desa secara sumber daya dan keahlian tidak semuanya mempunyai kemampuan ideal harapan masyarakat.  Untuk itulah proses pemilihan harus diseleksi dengan baik oleh masyarakat, bukan hanya melihat latar belakang calon, namun terpenting adalah apa kemampuan yang dimilikinya. Situasi Itulah perlu disadari oleh semua masyarakat sebelum menentukanm pilihannya. Ucapan masyarakat“kalau tidak mampu menepati janji mendingan mundur jadi pemimpin, kami tidak butuh janji tapi kami butuh bukti”. Pemikiran dan ucapan seperti itu hanya akan memperkeruh suasana bahkan akan terciptanya konflik secara horisontal di dalam desa.

Di dalam posisi seperti itu semua harus sadar secara kolektif, perlu kerjasama masyarakat desa dan Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa memikirkan cara untuk memajukan desanya, bukan menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pertanyaannya apakah dari seorang masyarakat desa sendiri akan mampu menjadikan lebih baik desanya, jika menjadi seorang Kepala Desa? belum tentu. Terkadang ucapan mudah seperti membalikan telapak tangan. Apalagi masyarakat desa yang belum pernah menjadi seorang Kepala Desa, hanya lebih banyak kritikan pedas karena ketidakpuasan yang dirasakan. Perlunya desa membuka ruang dialog antara warga dan pemerintah desa agar tercipta hubungan harmonis dan memberikan saran dan masukan untuk kontribusi pembangunan desa.

Bila status kondisi desa masih sangat tertinggal atau tertinggal Kepala Desa dan masyarakat desa harus saling merangkul menjalankan program pembangunan di desa. Karena pada  dasarnya Pemerintahan Desa lebih kepada skala lokal desa, swadaya masyarakat desa yang lebih menonjol adalah gotong royong desa membangun. Artinya saling membutuhkan satu sama lainnya, disitulah pemikiran bersama dituangkan melalui musyawarah bersama.

Langkah yang harus segera dilakukan, misalkan perlunya bidang Pembangunan Ekonomi masyarakat, melalui lembaga ekonomi dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam pembentukan kepengurusannya harus objektif, yaitu dengan melihat calon berpotensi dibidang usaha, atau orang yang mengerti pemberdayaan masyarakat di desa. Jika merekrut kepengurusan tidak secara objektif dipastikan program tidak akan berjalan sesuai yang diharapan, bahkan dimungkinkan akan terjadi kebangkrutan pada usaha desa.

Untuk menjadi desa maju dan lebih baik sesungguhnya ada ditangan kepala desa yang mampu menggerakkan semua potensi sumber daya di desanya. Melibatkan masyarakat untuk saling berkontribusi pemikiran dan tenaga dengan Kepala Desa. Ketika semua sudah terwujud menjadi desa maju, masyarakat desa sudah menjadi bagian dari pahlawan desa. Karena pada dasarnya tidak ada Pemerintahan Desa yang berdiri sendiri sampai maju, hanya oleh Pemerintah Desa dalam hal ini oleh seorang Kepala Desa. Tetapi harus ada banyak unsur yang membantunya.

Penulis

Tardi Setiabudi

Akademisi Kebijakan Publik